ROKANHULU – Dalam upaya untuk memningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan sumber daya manusia, Universitas Pasir Pengaraian (UPP), Senin (21/6/2021) pagi melakukan sosialisasi dan sekaligus penandatanganan kerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag) Rokan Hulu (Rohul).
Selain melakukan kerjasama, UPP pada kesempatan itu juga melakukan sosialisasi Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM). Dimana MBKM itu sendiri merupakan sebuah program baru lecutan dari Kemendikbud RI. Program ini diharapkan akan mendatangkan suasana baru bagi para pelajar di Indonesia agar lebih siap dan sigap saat lulus dari sebuah perguruan tinggi.
Rektor UPP, Dr Hardianto MPd kepada Celotehlah.com mengatakan, kegiatan ini merupakan program unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang diharapkan melalui program ini, Kemendikbud dapat meningkatkan mutu sistem pendidikan di Indonesia.
“Sosialisasi program MBKM diselenggarakan dengan koordinasi pada masing-masing fakultas oleh beberapa pimpinan fakultas dan jurusan bersangkutan. Tampaknya ini merupakan kegiatan yang terus-menerus dilakukan, karena dilihat dari tujuannya sangat baik,” tutur Hardianto.
Hardianto lebih lanjut mengatakan, bahwa sistematika program MBKM ini memiliki beberapa indikator bentuk kegiatan, antara lain pertukaran mahasiswa, magang atau bentuk kegiatan praktik kerja, asistensi mengajar dan satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan pembangunan desa melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.
Melalui kegiatan sosialisasi ini juga disampaikan bahwa mahasiswa memiliki hak belajar di luar kampus selama tiga semester dan beban belajar setiap semester setara dengan 20 sks. Selain itu, terdapat dua began skema dalam sistematika program MBKM, yaitu Merdeka Belajar di Dalam dan Merdeka Belajar di Luar.
“Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini harapkan memberi kesempatan kepada kita semua untuk berinovasi, untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang bervariasi, yang tidak mengekang, yang tidak kaku,” papar Rektor UPP.
Orang nomor satu di UPP itu memaparkan, bahwa dalam segi biaya, program MBKM ini tidak memungut Uang Kuliah Tunggal (UKT) tambahan, akan tetapi apabila terdapat kebutuhan tambahan yang harus dipenuhi mahasiswa ketika ingin mengikuti suatu kegiatan dalam program ini, maka hal tersebut di luar tanggung jawab pihak kampus.
“Jadi intinya, mahasiswa harus aktif komunikasi dengan dosen pengajar akademik dan pimpinan jurusan untuk mengembangkan proposal dan melaksanakan kegiatan merdeka belajar ini dengan sebaik-baiknya,” ungkap Dr Hardianto MPd.
Sementara itu, Kakan Kemenag Rohul, Drs H Syahruddin MSy didampingi Kasi Pendis, H Rusli SAg Msy menyampaikan, bahwa perjanjian kerjasama ini dibuat mengingat banyaknya kepentingan terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kantor Kementerian Agama, khususnya di Negeri Seribu Suluk.
“Saat ini Kementerian Agama tengah mengembangkan Madrasah saint dan riset di Kabupaten Rokan Hulu, hal ini harus diadakan kerjasama dengan perguruan tinggi yang notebenenya senantiasa bergerak di bidang penelitian termasuk salah satunya Universitas Pasir Pengaraian,” ucap Syahrudin.
Diakui Syahrudin, saat ini terdapat beberapa kendala bagi ASN yang hendak naik pangkat ke golongan IV, dimana mereka diharuskan membuat karya ilmiah, sedangkan ketika sampai di Kementerian Agama RI, sering ditolak dengan alasan belum memenuhi standar, sehingga hal ini perlu dilakukan bimbingan oleh pihak berkompeten , yakni dosen dan para ahli di UPP.
Untuk diketahui, pada sosialisasi itu, juga dilakukan penandatangan Nota Kesepahaman dengan Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang disaksikan Plt Wakil Rektor I, Zulkifli SH MH CLA dan Plt Wakil Rektor II UPP, Hidayat SE MM CPHCM, Dekan Fakultas FKIP, Ria Karno sekaligus Para Ketua Prodi dan dosen Civitas Kampus Universitas Pasir Pengaraian.
